header image
 

Percepatan implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) telah diatur berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/1866/SJ tanggal 17 April 2017. Hal ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, melalui Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Transaksi Non Tunai.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Dua Hari tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Gorontalo, Fadli Hasan, ST.M.Si didampingi oleh Sekretaris Daerah, Hadijah U. Tayeb, MM., Assisten Administrasi Umum, Hen Restu serta Pimpinan SKPD Se-Kabupaten Gorontalo, Selasa (14/11) di Ballroom Lumire Hotel, Jakarta.

Dalam arahannya, Fadli menjelaskan bahwa tuk implikasi transaksi non tunai yaitu terhadap persoalan penekanan angka operasional peredaran uang di Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut Fadli juga menambahkan bahwa implikasi ini harus dilaksanakan secara berjenjang sehingga tidak akan merugikan pihak Bendahara.

Ditempat yang sama, dalam arahan singkatnya, Sekretaris Daerah, Hadijah U. Tayeb berharap agar Para Peserta yang terdiri dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh keseriusan sehingga dapat diterapkan di SKPD masing-masing.

Sementara itu dalam laporan singkatnya, Kepala Badan Keuangan, Dr. Abd Manaf Dunggio menjelaskan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini, selain instruksi Mendagri dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/1867/SJ tanggal 17 April 2017 perihal implementasi transaksi Non tunai pada Pemerintah Daerah dan Kota, disampaikan bahwa seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah yang dilakukan oleh Bendahara penerimaan ataupun pengeluaran wajib dilakukan secara Non Tunai Paling Lambat 1 (satu) Januari 2018. Lebih lanjut Ia juga menambahkan bahwa Khusus untuk Pemkab Gorontalo sudah melaksanakan Transaksi Non Tunai, meskipun Ruang Lingkupnya masih secara bertahap atau belum keseluruhan SKPD.

Dalam kegiatan tersebut juga menghadirkan Pemateri dari Kementerian Dalam Negeri yaitu Dirjen Bina Keuangan Daerah, Drs. Syarifuddin, MM., Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, Ira Hayatunnisma, SE.,MM serta pemateri lainnya dari Perbankan diantaranya Bank Sulutgo serta Bank DKI Jakarta.

Bicara tentang Integritas, dalam Agenda Pemerintah ada yang namanya Revolusi Mental. 3 hal yang termasuk dalam Revolusi Mental tersebut diantaranya adalah Etos Kerja, Integritas dan Gotong Royong. Hal ini menjadi sebuah perhatian dari Pemerintah karena Negara Republik Indonesia merupakan sebuah Negara Besar tetapi masih dibawah Negara yang kecil. Hal ini disampaikan oleh Assisten Administrasi Umum Pemkab Gorontalo, Hen Restu., saat membuka Kegiatan Jumpa Integritas Pengelola Keuangan Desa.

Kegiatan rutin yang digagas oleh Badan Keuangan tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Keuangan, Abd Manaf Dunggio didampingi oleh Inspektur, Roswaty Lasimpala serta Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jamaludin Daeng Mile serta diikuti oleh Camat dan seluruh Pengelola Keuangan Desa baik, Kepala Desa dan Bendahara Desa dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, di Gedung Kasmat Lahay Limboto, Rabu (27/9).

[Selanjutnya…]

Tak ada yang memungkiri bahwa Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Pemkab Gorontalo merupakan salah satu Inovasi Terbaik dalam hal Pengelolaan Keuangan. Hal ini menjadi alasan utama Pemerintah Kabupaten Pasaman sangat tertarik untuk melakukan studi komparasi Kabupaten Tertua di Provinsi Gorontalo ini, Selasa (19/9).

Tim stuban salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat ini berjumlah 11 orang dan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Keuangan Daerah, Drs. Mulyatmin CH, MM didampingi oleh Sekretaris, M. Yasrin Syahputra, SE.,MM serta sejumlah Kepala Bidang, Kasubid dan juga Staf Badan Keuangan Daerah Pemkab Pasaman.

[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya