header image
 

Manado – Bertempat di Fourpoint Hotel Manado (25/9), Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali menerima penghargaan bergengsi. Award kali ini diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Gorontalo dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo kepala Kabupaten Gorontalo sebagai Pemda terbaik se-Provinsi Gorontalo dalam hal kecepatan dan ketertiban pembayaran iuran PNS, iuran Pemda, dan iuran Jamkesda. Award triwulanan ini diserahkan langsung oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulutenggomalut, Lisa Nurena kepada Kepala Badan Keuangan yang diwaliki oleh Kepala Bidang Anggaran, Arifin Suaib, M. Ep.

“Alhamdulillah, selamat atas kerja (yang) baik (dari) Pak Yudi, Pak Gio, serta Kru Perbendaharaan. Terima Kasih.” ujar Kabid Anggaran dalam pesan teksnya. Tambahan award ini, otomatis ikut menambah isi lemari piagam Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang sebelumnya sudah terisi dengan penghargaan-penghargaan bergengsi lainnya, baik itu yang berskala lokal, nasional, maupun internasional. Beberapa waktu sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui Kementrian Keuangan RI baru saja mengganjar Kabupaten Gorontalo dengan award prestisius di dunia pengelolaan keuangan, yakni Dana Rakca Award untuk kali kedua atas diraihnya opini WTP 5 kali berturut-turut dari BPK RI.

Limboto, Gorontalo – Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, Dr. Abdul Manaf Dunggio, M.Si., bersama Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala Bidang Aset menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jl. Senen Raya No 1 Jakarta, Kamis (20/9/ 2018). Rakernas bertemakan “Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat untuk Indonesia Kuat” yang dibuka langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati ini juga dihadiri oleh dua menteri negara, yakni Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, dan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto. Selain talkshow, acara tahunan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan ini juga diisi dengan penyerahan penghargaan (award) kepada entitas Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota, dan Kabupaten) yang mendapat opini terbaik, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) minimal 5 (lima) kali berturut-turut.

Kabupaten Gorontalo adalah Satu di antara 8 daerah terbaik

Diantara 93 penerima penghargaan, Kabupaten Gorontalo termasuk ke dalam delapan pemerintah daerah yang menerima penghargaan karena mampu meraih WTP sebanyak 8 (delapan) kali. Opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian sendiri merupakan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kewajaran laporan keuangan daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang transparan dan akuntabel. Audit BPK memberikan jaminan dan kepercayaan bagi para pengguna laporan, antara lain DPRD, investor, pemberi hibah, mahasiswa, dan masyarakat Gorontalo secara umum, bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku serta bebas dari kesalahan yang sifatnya material. Ke depan, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo bersama jajaran eselon serta semua stafnya telah berkomitmen untuk terus mempertahankan opini WTP dari BPK RI ini guna menjaga sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat atas lembaga yang dipimpinnya.

Limboto, 27 Agustus 2018 – Untuk meningkatkan sekaligus memantapkan kemampuan sekolah dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana BOS, Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (SIAP D’BOS). Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, DR. Abdul Manaf Dunggio, M.Si. ini diselenggarakan di Ruang Upango Kantor Badan Keuangan mulai dari Senin s.d. Jumat, 27 – 31 Agustus 2018 mulai pukul 08.00 WITA. Di hadapan para utusan sekolah dari empat kecamatan; Pulubala, Talaga Jaya, Tolangohula dan Batudaa, Kepala Badan Keuangan mengatakan bahwa implementasi aplikasi SIAP D’BOS ke depan ditujukan bukan hanya untuk membantu sekolah dalam menyusun pertanggungjawaban Dana BOS saja, tetapi juga untuk memudahkan Badan Keuangan selaku SKPKD dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah.

Di kesempatan dan ruangan yang sama, pengembang utama Aplikasi SIAP D’BOS, Dicky S. Ibrahim, S. Kom. memaparkan beberapa kelebihan aplikasi SIAP D’BOS seperti integrasi dengan data DPA sekolah yang diambil langsung dari SIMDA Keuangan, generate data SP3B berdasarkan entrian transaksi belanja dan pendapatan, integrasi dengan Simda BMD untuk keperluan penatausahaan BMD berdasarkan transaksi belanja modal sekolah serta aksesibilitas aplikasi yang bisa diakses menggunakan browser dan akses internet.

« Berita Sebelumnya