PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

Serial : Catatan Pojok

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Kepala  Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Pada catatan sebelumnya “Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Bagain 1)”, telah dibahas mengenai prinsip umum pengamanan barang milik daerah dan tata cara pengamanan tanah, berikut ini lanjutannya.

2. Tata Cara Pengamanan Gedung dan/atau Bangunan

Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan, antara lain: a. membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan; b. memasang tanda kepemilikan berupa papan nama; c. melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/ menanggulangi terjadinya kebakaran; d. gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat  memasang Closed-Circuit Television (CCTV); e. menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan peruntukkan gedung dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi gedung dan/atau bangunan tersebut.

Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Skala prioritas, antara lain: a. fungsi penggunaan bangunan; b. lokasi bangunan; dan c. unsur nilai strategis bangunan. Pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut: a. dokumen kepemilikan berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. keputusan penetapan status penggunaan gedung dan/atau bangunan; c. daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan; d. daftar Barang Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan; e. daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau bangunan; f. Berita Acara Serah Terima (BAST); dan g. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan: a. melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagi bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan b. mengusulkan penetapan status penggunaan.

3. Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas.

Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap: a. Kendaraan Perorangan Dinas; b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan c. Kendaraan Dinas Operasional.

Kendaraan dinas terdiri dari: a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan: Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Walikota/Wakil Bupati/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah Provinsi. b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran; c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.

Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas.

Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas dengan Pejabat yang menggunakan kendaraan perorangan dinas. Berita Acara Serah Terima (BAST) berisi klausa antara lain: a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, antara lain  nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan,  kode barang  kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut; b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut; c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang  yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas; d. pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.

Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara penyerahan. Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan.

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara: a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang  yang menggunakan  kendaraan Dinas Jabatan Pengguna Barang; b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang  yang menggunakan kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang  dengan pejabat yang menggunakan kendaraan dinas jabatan.

Berita Acara Serah Terima (BAST) berisi klausa antara lain: a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan antara lain: nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang,  dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut; b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut; c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir; dan d. pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.

Pengembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali. Kehilangan Kendaraan Dinas Jabatan menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Bersambung)