PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

Serial : Catatan Pojok

PENGAMANAN DAN PEMLIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 3)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Kepala  Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Pada catatan sebelumnya “Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Bagain 2) telah dibahas mengenai tata cara pengamanan kendaraan dinas yaitu pengamanan fisik kendaraan dinas jabatan, berikut ini lanjutannya.

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional.

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional dilakukan dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas operasional. Surat pernyataan tanggung jawab memuat antara lain: a. nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang,  dan perlengkapan kendaraan tersebut; b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut; c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas segera setelah jangka waktu penggunaan berakhir; d. pengembalian kendaraan dinas operasional dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali; dan c. menyimpan kendaraan dinas operasional pada tempat yang ditentukan.

Apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan, maka Pejabat/penanggung jawab yang menggunakan kendaraan dinas sebagai penanggung jawab kendaraan dinas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan, dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut: a. bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB); b. fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK); c. Berita Acara Serah Terima (BAST); d. kartu pemeliharaan; e. data daftar barang;dan f. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

Pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara lain: a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); b. melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor.

4. Tata Cara Pengamanan Rumah Negara.

Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dilarang menelantarkan rumah negara. Pengamanan fisik rumah negara dilakukan, antara lain: a. pemasangan patok; dan/atau b. pemasangan papan nama. Pemasangan papan nama meliputi unsur, antara lain: a. logo pemerintah daerah; dan b. nama pemerintah  daerah.

Setiap rumah negara diberi patok dari bahan material yang tidak mudah rusak, dengan ukuran panjang dan tinggi disesuaikan dengan kondisi setempat. Setiap rumah negara dipasang papan nama kepemilikan pemerintah daerah.

Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) rumah negara. Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan oleh: a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan rumah negara dengan pejabat negara atau pemegang jabatan tertentu yang menggunakan rumah negara pejabat negara atau pemegang jabatan tertentu; b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang  yang melakukan penatausahaan rumah negara dengan Pengelola Barang yang menggunakan rumah negara jabatan Pengelola Barang; c. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang  yang menggunakan rumah negara jabatan Pengguna Barang; d. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang  yang menggunakan rumah negara jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan e. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang   dengan penanggung jawab rumah negara yang dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengelola Barang.

Berita Acara Serah Terima, memuat antara lain: a. pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan keterangan jenis golongan,  luas, kode barang  rumah negara, dan kode barang sarana/prasarana rumah negara dalam hal rumah negara tersebut dilengkapi dengan sarana/prasarana di dalamnya; b. pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan seluruh risiko yang melekat atas rumah negara tersebut; c. pernyataan untuk mengembalikan rumah negara setelah berakhirnya jangka waktu Surat Izin Penghunian (SIP) atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; d. Pengembalian rumah negara yang diserahkan kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat Izin Penghunian (SIP) kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; e. pengembalian sarana/prasarana apabila rumah negara dilengkapi sarana/prasarana sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) dan diserahkan kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat Izin Penghunian (SIP) kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan  f. Penyerahan kembali dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Kewajiban penghuni rumah negara, antara lain: a. memelihara rumah negara dengan baik dan bertanggung jawab, termasuk melakukan perbaikan ringan atas rumah negara bersangkutan; dan b. menyerahkan rumah negara dalam kondisi baik kepada pejabat yang berwenang paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).

(Bersambung)