PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 4)

Serial : Catatan Pojok

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 4)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Kepala  Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Pada catatan sebelumnya “Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Bagian 3) telah dibahas mengenai tata cara pengamanan kendaraan dinas yaitu pengamanan fisik kendaraan dinas operasional dan tata cara pengamanan rumah negara, berikut ini lanjutannya.

Penghuni rumah negara dilarang untuk: a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang pada SKPD  yang bersangkutan; b. menggunakan rumah negara tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya; c. meminjamkan atau menyewakan rumah negara, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak lain; d. menyerahkan rumah negara, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak lain; e. menjaminkan rumah negara atau menjadikan rumah negara sebagai agunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk apapun; dan f. menghuni rumah negara dalam satu daerah yang sama bagi masing-masing suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Penetapan Status Penggunaan barang milik daerah berupa rumah negara ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.

Hak penghunian rumah negara berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Surat Izin Penghunian (SIP), kecuali ditentukan lain dalam keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP). Surat Izin Penghunian (SIP) untuk rumah negara golongan I ditetapkan oleh Pengelola Barang. Surat Izin Penghunian (SIP) untuk rumah negara golongan II dan golongan III ditetapkan oleh Pengguna Barang. Surat Izin Penghunian (SIP) sekurang-kurangnya harus mencantumkan: a. Nama pegawai/nama pejabat, Nomor Induk Pegawai  (NIP), dan jabatan calon penghuni rumah negara; b. masa berlaku penghunian; c. pernyataan bahwa penghuni bersedia memenuhi kewajiban yang melekat pada rumah negara; d. menerbitkan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP)  terhadap penghuni, yang dilakukan: 1. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak saat meninggal dunia, bagi penghuni yang meninggal dunia; 2. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan pemberhentian, bagi penghuni yang berhenti atas kemauan sendiri atau yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian; 3. paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak saat terbukti adanya pelanggaran, bagi penghuni yang melanggar larangan penghunian rumah negara yang dihuninya; dan 4. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pensiun, bagi penghuni yang memasuki usia pensiun.

Penghuni rumah negara golongan I yang tidak lagi menduduki jabatan harus menyerahkan rumah negara. Penghuni rumah negara golongan II dan golongan III tidak lagi menghuni atau menempati rumah negara karena: a. dipindahtugaskan (mutasi); b. izin penghuniannya berdasarkan Surat Izin Penghunian (SIP)  telah berakhir; c. berhenti atas kemauan sendiri; d. berhenti karena pensiun; atau e. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Suami/istri/anak/ahli waris lainnya dari penghuni rumah negara Golongan II dan rumah negara golongan III yang meninggal dunia wajib menyerahkan rumah negara yang dihuni paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak saat diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP). Pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara Golongan I dilakukan oleh Pengelola Barang. Pencabutan SIP rumah negara golongan II dan Golongan III dilakukan oleh Pengguna Barang yang menatausahakan rumah negara bersangkutan atas persetujuan Pengelola Barang.

Apabila terjadi sengketa terhadap penghunian rumah negara golongan I, rumah negara golongan II dan rumah negara golongan III, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang yang bersangkutan  melakukan penyelesaian dan melaporkan hasil penyelesaian kepada Gubernur/ Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa, yang bersangkutan dapat meminta bantuan SKPD/unit kerja SKPD terkait.

Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen, antara lain: a. sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah; b. Surat Izin Penghunian (SIP); c. keputusan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai penetapan rumah negara golongan I, golongan II atau golongan III; d. gambar/legger bangunan; e. data daftar barang; dan f. keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).

5. Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Barang Persediaan.

Pengamanan fisik barang  persediaan  dilakukan, antara lain: a. menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran jenis barang; b. menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam gudang/tempat penyimpanan, jika diperlukan; c. menyediakan tempat penyimpanan barang; d. melindungi gudang/tempat penyimpanan; e. menambah prasarana penanganan barang di gudang, jika diperlukan; f. menghitung fisik persediaan secara periodik; dan g. melakukan pengamanan persediaan.

Pengamanan administrasi barang persediaan dilakukan, antara lain: a. buku persediaan; b. kartu barang; c. Berita Acara Serah Terima (BAST); d. berita acara pemeriksaan fisik barang; e. Surat Perintah Penyaluran Barang  (SPPB); f. laporan persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang  semesteran/tahunan; g. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

Pengamanan hukum barang persediaan dilakukan, dengan melakukan pemprosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan barang  persediaan akibat kelalaian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 (Bersambung)