Rakernas Akuntansi 2017, Pemkab Gorontalo Raih Penghargaan Opini WTP Terbaik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo kembali menerima Penghargaan dari Pemerintah Pusat atas Pencapaian Opini Terbaik Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) oleh BPK RI selama 5 (lima) Tahun Berturut-turut terhitung dari Tahun 2012-2016 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penghargaan ini diserahkan oleh Presiden RI, Joko Widodo dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam 2 tempat yang berbeda yaitu di Istana Merdeka Pukul 10 Pagi dan Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Pukul 13.00 WIB. Khusus untuk Penyerahan yang bertempat di Istana Merdeka, dipilih berdasarkan Penerima DIPA terbesar dan diserahkan oleh Presiden kepada Kementerian Perdagangan, Mahkamah Agung, Provinsi Yogyakarta, Kabupaten Ogan Komering ilir dan Pemkot Depok. Sementara untuk kegiatan penyerahan yang bertempat di Gedung dhanapala Kemenkeu, diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada 6 Kementerian, 18 Lembaga Negara, 3 Pemprov, 9 Pemkot dan 16 Pemkab, termasuk Pemkab Gorontalo yang diterima langsung oleh Kepala Badan Keuangan, Abd Manaf Dunggio, Kamis (14/9).

Saat membuka kegiatan yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah ini, Presiden RI, Joko Widodo mengatakan bahwa Akuntansi mestinya diarahkan bukan pada prosedur melainkan Orientasi Hasil dan harus hasil yang berkualitas. Lebih lanjut, Presiden juga mengatakan bahwa yang dilakukan harus mengarah pada perbaikan system karena semua bergerak dengan cepat dengan cara yang tidak terduga.

Presiden RI, Joko Widodo Joko Widodo juga menyoroti banyaknya Inefisiensi baik dalam APBN dan APBD. Dimana menurutnya, Tujuan dan sasaran kegiatan atau program yang dibuat tidak berorientasi pada hasil, ukuran kinerjanya tidak jelas, tidak adanya keterkaitan program dengan sasaran pembangunan serta rincian kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud kegiatan. Sehingga Presiden berharap, Inefisiensi Anggaran harus diperbaiki secara besar-besaran dan yang harus diperhatikan adalah Laporan Pertanggungjawaban.

Ditempat terpisah, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Urgensi Laporan Keuangan Pemerintah yang baik untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Ia juga menambahkan bahwa sesuai dengan data yang dipaparkan, Anggaran untuk belanja prioritas demi kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Sehingga menurutnya, Pemerintah tentu wajib mempertanggungjawabkan seluruh capaian program dan akuntabilitas keuangan kepada masyarakat. Ia juga berharap, dengan pencapaian pencapaian opini terbaik atas Laporan Keuangan Tahun 2016, menjadi momentum untuk terus mendorong tercapainya perbaikan keuangan Negara untuk mendukung program kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Diakhir penyampaiannya, Sri Mulyani juga mengapresiasi seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang terus berikhtiar untuk memperbaiki Pertanggungjawaban Keuangan sesuai UU P2APBN Tahun 2016.