Pelajari MP-TGR, Pemkab Pasaman Kunjungi Kabgor

Tak ada yang memungkiri bahwa Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Pemkab Gorontalo merupakan salah satu Inovasi Terbaik dalam hal Pengelolaan Keuangan. Hal ini menjadi alasan utama Pemerintah Kabupaten Pasaman sangat tertarik untuk melakukan studi komparasi Kabupaten Tertua di Provinsi Gorontalo ini, Selasa (19/9).

Tim stuban salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat ini berjumlah 11 orang dan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Keuangan Daerah, Drs. Mulyatmin CH, MM didampingi oleh Sekretaris, M. Yasrin Syahputra, SE.,MM serta sejumlah Kepala Bidang, Kasubid dan juga Staf Badan Keuangan Daerah Pemkab Pasaman.

Mengawali sambutannya, Sekretaris Daerah yang juga Ketua Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Pemkab Gorontalo, Hadijah U. Tayeb menjelaskan bahwa kunjungan Tim Studi Komparasi Pemkab Pasaman kali ini bertepatan juga dengan pelaksanaan Sidang MP-TGR untuk bulan September dan rutin dilakukan setiap bulannya. Hadijah juga menambahkan bahwa pelaksanaan MP-TGR dikabupaten gorontalo ini sesuai yang diamanatkan oleh UU No. 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharann Negara dan PP No. 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan layaknya persidangan pada peradilan pada umumnya yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Hukum Acara MP-TGR.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman menjelaskan bahwa Tujuan utamanya mengunjungi Kabgor tidak lain adalah dalam rangka uji materi kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Kabupaten Gorontalo, yang sudah lama terdengar gaungnya hingga ke Wilayah Sumatera tepatnya Kabupaten Pasaman.

Mulyatmin berharap, dengan kunjungan kali ini, apa yang disaksikan dan didapatkan baik itu Regulasi maupun hukum acara MP-TGR dapat menambah pengetahuan serta menjadi sebuah referensi untuk diterapkan sehingga dapat menjadikan pengelolaan keuangan di Pemkab Pasaman menjadi lebih baik lagi.