Optimalisasi PAD dan PBB-P2, Badan Keuangan Gelar Jumpa Bersama Penegak Integritas Rutin Pengelola Keuangan Desa

Bicara tentang Integritas, dalam Agenda Pemerintah ada yang namanya Revolusi Mental. 3 hal yang termasuk dalam Revolusi Mental tersebut diantaranya adalah Etos Kerja, Integritas dan Gotong Royong. Hal ini menjadi sebuah perhatian dari Pemerintah karena Negara Republik Indonesia merupakan sebuah Negara Besar tetapi masih dibawah Negara yang kecil. Hal ini disampaikan oleh Assisten Administrasi Umum Pemkab Gorontalo, Hen Restu., saat membuka Kegiatan Jumpa Integritas Pengelola Keuangan Desa.

Kegiatan rutin yang digagas oleh Badan Keuangan tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Keuangan, Abd Manaf Dunggio didampingi oleh Inspektur, Roswaty Lasimpala serta Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jamaludin Daeng Mile serta diikuti oleh Camat dan seluruh Pengelola Keuangan Desa baik, Kepala Desa dan Bendahara Desa dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, di Gedung Kasmat Lahay Limboto, Rabu (27/9).

Dalam sambutannya, Hen Restu menjelaskan bahwa Integritas adalah sebuah proses yang berkaitan dengan Konsistensi dalam tindakan, nilai-nilai, metode, prinsip dan berbagai hal yang dihasilkan. Lebih lanjut, Hen Restu menambahkan bahwa Integritas tidak dapat ditegakkan apabila tidak memiliki Sikap Jujur dan memiliki Karakter yang kuat. Oleh karena itu, Ia berharap kegiatan ini secara periodik dapat dilakukan untuk mengingatkan dan memperbaharui semangat pengelola keuangan desa untuk selalu berintegritas.

Sementara itu, dalam laporan singkatnya, Kaban Keuangan menjelaskan bahwa pihaknya sangat menganggap penting kegiatan ini guna melengkapi dan mengoptimalkan seluruh Sumber Daya yang ada sehingga pada kegiatan ini, pihaknya memposisikan Camat, Kades dan Bendes sebagai Stakeholder penting terutama dalam pengelolaan keuangan desa dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan/Pedesaan (PBB-P2) dilingkungan Pemkab Gorontalo.

Pada kegiatan yang menghadirkan Pemateri dari Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Badan Keuangan selaku penyelenggara ini selain membahas beberapa hal terkait pengelolaan keuangan desa, juga mendengarkan seluruh aspirasi baik dari Camat, Kades dan Bendes terkait beberapa kendala maupun permasalahan yang ditemui dalam meningkatkan PAD dan pengelolaan keuangan desa yang berintegritas.