Pemkab Gorontalo Gelar Bimbingan Teknis Implementasi Transaksi Non Tunai

Percepatan implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) telah diatur berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/1866/SJ tanggal 17 April 2017. Hal ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, melalui Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Transaksi Non Tunai.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Dua Hari tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Gorontalo, Fadli Hasan, ST.M.Si didampingi oleh Sekretaris Daerah, Hadijah U. Tayeb, MM., Assisten Administrasi Umum, Hen Restu serta Pimpinan SKPD Se-Kabupaten Gorontalo, Selasa (14/11) di Ballroom Lumire Hotel, Jakarta.

Dalam arahannya, Fadli menjelaskan bahwa tuk implikasi transaksi non tunai yaitu terhadap persoalan penekanan angka operasional peredaran uang di Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut Fadli juga menambahkan bahwa implikasi ini harus dilaksanakan secara berjenjang sehingga tidak akan merugikan pihak Bendahara.

Ditempat yang sama, dalam arahan singkatnya, Sekretaris Daerah, Hadijah U. Tayeb berharap agar Para Peserta yang terdiri dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh keseriusan sehingga dapat diterapkan di SKPD masing-masing.

Sementara itu dalam laporan singkatnya, Kepala Badan Keuangan, Dr. Abd Manaf Dunggio menjelaskan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini, selain instruksi Mendagri dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/1867/SJ tanggal 17 April 2017 perihal implementasi transaksi Non tunai pada Pemerintah Daerah dan Kota, disampaikan bahwa seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah yang dilakukan oleh Bendahara penerimaan ataupun pengeluaran wajib dilakukan secara Non Tunai Paling Lambat 1 (satu) Januari 2018. Lebih lanjut Ia juga menambahkan bahwa Khusus untuk Pemkab Gorontalo sudah melaksanakan Transaksi Non Tunai, meskipun Ruang Lingkupnya masih secara bertahap atau belum keseluruhan SKPD.

Dalam kegiatan tersebut juga menghadirkan Pemateri dari Kementerian Dalam Negeri yaitu Dirjen Bina Keuangan Daerah, Drs. Syarifuddin, MM., Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, Ira Hayatunnisma, SE.,MM serta pemateri lainnya dari Perbankan diantaranya Bank Sulutgo serta Bank DKI Jakarta.