header image
 

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN “BSG/BGS” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Sebelum membahas lebih lanjut tentang Bangun Serah Guna/Bangun Susun Guna, berikut ini disajikan pengertian mengenai Bangun Serah Guna/Bangun Susun Guna. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Sedangkan Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Bangun Serah Guna/Bangun Susun Guna merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan barang milik daerah, selain sewa, pinjam pakai, KSP (kerja sama pemanfaatan), dan KSPI (kerja sama penyediaan infrastruktur).

Prinsip Umum BGS/BSG.

BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

[Selanjutnya…]

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) kembali menggelar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017. Kompetisi ini dibagi dalam 4 (Empat) Kategori Inovasi, diantaranya adalah Kategori Tata Kelola Pemerintahan, Penggunaan teknologi Informasi dan Komunikasi  dalam Penyelenggaraan pelayanan publik, Perbaikan Kesejahteraan Sosial dalam penyelesaian masalah sosial serta Pelayanan Langsung pada Masyarakat.

Kompetisi Inovasi pelayanan publik Tahun 2017 kali ini diikuti oleh 67 Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta BUMN/BUMD dan ditujukan untuk menjaring, menetapkan dan menggunakan inovasi yang terpilih sebagai bahan transfer teknologi dan replikasi inovasi pelayanan publik. Salah satu Inovasi yang terpilih dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 adalah MP-TGR Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.

[Selanjutnya…]

Serial: Catatan Pojok

PEMANFAATAN “KERJA SAMA PEMANFAATAN” BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 6)

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan KSP, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP. Penilai atau pihak yang berkompeten menyampaikan laporan analisis kelayakan perpanjangan yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang. Tim KSP menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang.

Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP tidak dapat disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP disertai dengan alasan. Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP dapat disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP.

[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya