header image
 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Hal ini disampaikan oleh Yusran Lapananda, Kaban Keuangan, saat memberikan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dilantai II Ruang Pola Badan Keuangan, Kamis (20/7).

kegiatan yang turut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Gorontalo, Fadli Hasan didampingi Sekretaris Daerah, Hadijah U. Tayeb selaku Pengelola Barang itu juga diikuti oleh seluruh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Puskemas, Kecamatan serta Kelurahan selaku Pengguna Barang.

[Selanjutnya…]

Untuk tertibnya tata kelola keuangan daerah, khususnya berkas tagihan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam proses pencairan SP2D, baik Belanja tidak langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun belanja modal, Kepala Badan Keuangan selaku SKPKD, meluncurkan Layanan Sistem Informasi Verifikasi bertempat dilantai II Ruang Pola Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, Selasa (18/7).

Peluncuran layanan system Informasi Verifikasi ini diikuti langsung oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran diseluruh SKPD dilingkungan Pemkab Gorontalo. Mengawali penyampaiannya, Kaban Keuangan, Yusran Lapananda menjelaskan bahwa Layanan system informasi verifikasi ini adalah sebuah proses pengecekan kelengkapan berkas tagihan SKPD oleh PPK dan bendahara pengeluaran secara online dan terkoneksi langsung dengan Verifikator Badan Keuangan selaku BUD (Bendahara Umum Daerah).

[Selanjutnya…]

Serial : Catatan Pojok

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 2)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Kepala  Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Pada catatan sebelumnya “Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Bagain 1)”, telah dibahas mengenai prinsip umum pengamanan barang milik daerah dan tata cara pengamanan tanah, berikut ini lanjutannya.

2. Tata Cara Pengamanan Gedung dan/atau Bangunan

Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan, antara lain: a. membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan; b. memasang tanda kepemilikan berupa papan nama; c. melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/ menanggulangi terjadinya kebakaran; d. gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat  memasang Closed-Circuit Television (CCTV); e. menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan peruntukkan gedung dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi gedung dan/atau bangunan tersebut.

[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya