header image
 

Serial : Catatan Pojok

PENGAMANAN DAN PEMLIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BAGIAN 1)

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.

Kepala  Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan barang milik daerah selain perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Prinsip Umum Pengamanan Barang Milik Daerah.

Berikut ini beberapa prinsip umum pengamanan barang milik daerah, yaitu: Pertama, Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah, meliputi: a. pengamanan fisik; b. pengamanan administrasi; dan c. pengamanan hukum. Tugas mengelola barang milik daerah dalam hal pengamanan barang milik daerah ini yang kadang kala diabaikan atau tidak diketahui oleh pengelola barang (sekretaris daerah), pimpinan SKPD selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang. Kedua, Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang. Ketiga, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

[Selanjutnya…]

Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah untuk Semester I Tahun 2017 bekerjasama dengan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, bertempat dilantai II Ruang Pola Kantor Bupati Gorontalo, Kamis (13/7).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Ismed Saputra serta Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gorontalo, Totok Suyanto. Turut hadir juga Sekretaris Daerah, Hadijah U. Tayeb., Kaban Keuangan, Yusran Lapananda., Asisten Administrasi Umum, Hen Restu., Pimpinan SKPD., Kepala Bidang yang membidangi UAPPA-W., Tugas Pembantuan dan DAK Fisik., Pejabat Penyusun/Perencana Program dan Staf Perencanaan SKPD Pengelola UAPPA-W  serta pejabat lainnya dilingkungan Pemkab Gorontalo lainnya.

Mengawali sambutannya, Bupati Gorontalo mengatakan bahwa kegiatan ini sangat dibutuhkan oleh Pemerintah daerah karena menurutnya, antara pengelolaan keuangan dan kinerja harus benar-benar relevan sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu pihaknya berharap agar kerjasama ini dapat terus terwujud dan tetap terjalin komunikasi dengan baik sehingga kalau perlu, bukan saja hanya sekali dalam setahun tetapi 2-3 kali dalam setahun kegiatan seperti ini dilaksanakan.

[Selanjutnya…]

Tak dapat dipungkiri lagi bila Badan Keuangan merupakan salah satu organisasi besar yang berkinerja tinggi sehingga membutuhkan etos kerja, kompetensi, waktu dan konsistensinya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, Yusran Lapananda., saat menggelar Evaluasi Kinerja 5 (lima) bidang dilingkungan Badan Keuangan, Kamis (6/7).

Kegiatan yang ikut dihadiri oleh Sekretaris, Kepala Bidang serta Kasubid tersebut itu dilaksanakan dilantai II Ruang Pola Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo. Dalam arahannya, Yusran Lapananda menjelaskan bahwa, menjadi pejabat eselon tidaklah sangat mudah karena harus bisa fokus dan harus dapat membaca dan menafsir paket regulasi keuangan Negara/daerah. Bila tidak mengikuti atau menyesuaikan dengan baik, maka akan ketinggalan dan tidak dapat bersaing serta akan berdampak buruk bagi organisasi.

[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya     Berita Selanjutnya »