header image
 

Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahap II Tahun 2019 untuk Kabupaten Gorontalo telah rampung. DAK Kabupaten Gorontalo dikelola oleh 13 SKPD dan keseluruhannya sudah memasukkan Pelaporan Realisasi Penggunaan Anggaran DAK ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gorontalo.

“Semua Pelaporan untuk Realisasi Penyerapan DAK Tahap Dua sudah masuk hari ini semua ke KPPN Gorontalo, kan batasnya memang hari ini tanggal 21 Oktober,”. ungkap Kepala Sub Bidang Perbendaharaan, Badan Keuangan Rahmat Cono S.E., saat diwawancarai LIGO, Senin (21/10/219).

“Alhamdulillah sampai dengan saat ini, untuk beberapa SKPD Pengelola DAK yang kemarin belum sempat melaporkan, hari sudah semua sudah memasukan ke KPPN,” tambah Rahmat.

Rahmat menjelaskan, setelah Pelaporan untuk Realisasi DAK Tahap II ini masuk, maka untuk Pencairan DAK Tahap III akan segera dicairkan.

“Penyaluran DAK Fisik dilakukan setelah KPPN menerima Dokumen Persyaratan Penyaluran dengan ketentuan untuk Tahap II berupa Laporan Realisasi Penyerapan Dana yang menunjukkan paling sedikit 75% dari Dana yang telah diterima di RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dan capaian output kegiatan DAK fisik per-jenis per-bidang sampai dengan Tahap I yang telah direview oleh Inspektorat Daerah,” jelas Rahmat.

“Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik per bidang disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut : a). Tahap I paling lambat tanggal 21 Juli; b). Tahap II paling lambat tanggal 21 Oktober; dan c). Tahap III paling lambat tanggal 15 Desember,”. lanjutnya.

Kedepan Rahmat Cono berharap semua SKPD yang mengelola DAK akan lebih cepat dan tepat waktu dalam hal pelaporannya ke KPPN.

Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Drs. Dewi Masita Usman di dampingi Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Zulkifli menghadiri kegiatan Finalisasi Modul Standarisasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Jum’at kemarin (25/10/2019).

Diwawancarai via telepon, Kepala Badan Keuangan melalui Kasubbid Pajak Daerah Zulkifli mengatakan kegiatan yang berlangsung di Jakarta adalah Finalisasi Modul soal Pelayanan Pajak dan Retribusi.

“Jadi kegiatan yang di Jakarta itu tentang Finalisasi Modul Standarisasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan diikuti oleh Daerah yang di undang secara khusus untuk memberikan masukan sekaligus koreksi terhadap Modul yang disusun oleh Kemendagri,” ungkap Zulkifli.

“Modul ini nantinya akan disusun oleh Kemendagri dan akan menjadi Standar Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait Pelayanan Pajak dan Retribusi di daerah masing-masing,” sambungnya.

Lebih lanjut Zulkifli menjelaskan di dalam Finalisasi Penyusunan Modul ada yang mengatur beberapa hal, seperti Pemungutan Pajak dan Retribusi secara lengkap.

“Jadi ruang lingkup yang disusun disitu itu ada Ketentuan Umum, Tata Cara Pembobotan, Tata Cara meng-Koreksi, kemudian Pengelolaan Piutang termasuk Perencanaan, Monitoring dan Pelaporan,” pungkas Zul. (*B01).

Kepala Badan Keuangan Dra. Dewi Masita Usman mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Ir. Hadijah U. Tayeb, menghadiri acara penyerahan Penghargaan Pemerintah Pusat atas LKPD 2018 dan Treasury Awards Tahun 2019 di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Senin lalu, (07/10/2019). Dalam kegiatan itu, Pemda Kabupaten Gorontalo mendapatkan beberapa Penghargaan seperti WTP dari BPK RI dan Treasury Award.

Terkait penghargaan Treasury Award dalam hal ini sebagai Daerah Pengelolaan Dana Desa Terbaik se-Provinsi Gorontalo, Dewi Masita Usman mengaku bahwa hal tersebut adalah bentuk komitmen Pemda Kabupaten Gorontalo untuk menjadikan daerah menjadi lebih baik.

“Alhamdulillah kita Kabupaten Gorontalo mendapatkan Penghargaan sebagai Daerah Terbaik Pertama di Provinsi Gorontalo dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018,” terang Dewi.

“Penghargaan tersebut tidak lepas dari komitmen Pemerintah Daerah dibawah kepemimpinan Bupati Nelson Pomalingo yang menginginkan Kabupaten Gorontalo menjadi Daerah Terbaik. Semua OPD bekerja terutama Dinas terkait yang terus melakukan Pelatihan Pengelolaan Keuangan bagi Kepala Desa dan Bendahara Desa. Dan Kami di Badan Keuangan secara rutin juga memberikan penguatan-penguatan melalui Bendahara Desa,” lanjutnya.

Lebih lanjut Dewi mengatakan, kesuksesan Kabupaten Gorontalo meraih Penghargaan Daerah Terbaik dalam Pengelolaan Dana Desa dikarenakan semua unsur bekerja sama serta berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.

“Kalo Kita kan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa itu sudah di atur dalam Perundang-Undangan yang berlaku. Memang dalam segi proses Perencanaan itu kan mulai dari Desa, Kecamatan kemudian di verifikasi lagi oleh Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pemdes. Kemudian kita di Badan Keuangan masuk dalam proses pencarian saja. Dalam proses pencarian pun kami harus mengecek kelengkapan berkas secara baik,” ungkap Dewi Masita Usman. (*B01).

« Berita Sebelumnya