header image
 

LINTAS KEUANGAN (LIGO) – Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama atas Implementasi Rencana Aksi Program Internship Dan Secondment (IDS) Pejabat Daerah kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, yang telah dipaparkan oleh Arifin Suaib, ME Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan selaku Peserta pada kegiatan IDS 24 Juni 2019 lalu.

Pada kegiatan itu Arifin Suaib memaparkan Rencana Aksi IDS dengan judul “Peningkatan Kualitas Penganggaran melalui Implementasi Analisis Standar Belanja (ASB)”. Dirinya menjelaskan, dengan menggunakan Formula ASB ini, penetapan Pagu Anggaran dapat dilakukan secara objektif, efisien dan berkeadilan sehingga Kualitas Penganggaran akan lebih baik.

“Alasan lain mengapa Kita memilih Implementasi ASB dalam Rencana Aksi ini adalah, karena Kita berkomitmen mendukung upaya Pencegahan Korupsi melalui Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi bersama KPK (KORSUPGAH). Disamping itu Kami juga Wajib mematuhi Regulasi diantaranya, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP 12 Tahun 2019 tentang Pengolahan Keuangan Daerah serta Permendagri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran  2020,” papar Arifin.

Tidak hanya masalah Regulasi, alasan lain mengapa Analisis Standar Belanja dipilih dalam Rencana Aksi ini ungkap Arifin, karena ada beberapa isu internal Pemerintah Daerah. Antara lain Kemandirian Fiskal yang rendah, dengan alasan ini kata Dia, maka Anggaran Daerah harus dimanfaatkan secara efektif, efisien dan ekonomis. Ditambah lagi masalah lainnya adalah bahwa Pagu Anggaran untuk kegiatan sejenis bisa berpotensi Over Budgeting atau Under Budgeting, dengan ASB ini akan bisa disetarakan.
[Selanjutnya…]

LINTAS KEUANGAN (LIGO) – Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Badan Keuangan, pada 24 Juni-12 Juli 2019 lalu mengikuti Program Internship dan Secondment (IDS) Batch II yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan RI.

Program IDS untuk Pemerintah Daerah ini merupakan Program yang dikembangkan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan sebagai dukungan untuk lebih mengoptimalkan Kinerja Pengolahan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan itu Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo yang diwakili Kepala Bidang Anggaran Arifin Suaib, ME menyusun dan memaparkan Rencana Aksi dengan judul “Peningkatan Kualitas Penganggaran melalui Implementasi Analisis Standar Belanja (ASB)”.

Guna mengingkat komitmen implementasi Rencana Aksi tersebut, Kamis (08/08) kemarin, Pemerintah Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini Sekretaris Daerah Hadijah U. Tayeb, MM yang didampingi Kepala Badan Keuangan, Dra. Dewi Masita Usman dan Kepala Bidang Anggaran Arifin Suaib, ME, selaku Peserta IDS melakukan Penandatanganan MoU bersama Dirjen Perimbangan Keuangan.

Usai Penandatanganan MoUSekda Hadijah U. Tayeb menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah akan selalu bertekad untuk meningkatkan Kualitas Penganggaran secara efisien dan berkeadilan.

“Kita selalu bertekad untuk meningkatkan Kualitas Penganggaran secara efisien dan berkeadilan, Anggaran untuk kegiatan dengan output yang sama pada setiap SKPD perlu di standarisasi sehingga akan menghasilkan pengalokasian dengan nilai yang relatif sama atau setara. Maka Formula ASB akan membuat Penetapan Pagu Anggaran dilakukan lebih obyektif,” terang Sekda.

Sekda menambahkan, dengan Implementasi ASB ini, di tahun 2020 Pemerintah Daerah telah memenuhi salah satu Program Koordinasi Supervise dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang dipantau dan dievaluasi rutin oleh KPK.
[Selanjutnya…]

LINTAS KEUANGAN (LIGO) – Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo yang bersumber dari Pajak, setiap tahun terus mengalami peningkatan. Rata-rata mengalami Peningkatan diatas 18 Persen. Yang paling menggembirakan lagi dari Tahun 2018 – 2019 Pendapatan dari sumber Pajak mengalami peningkatan yang sangat signifikan yakni menjadi 27 Persen. Keberhasilan ini patut diapresisasi, ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah berhasil memanfaatkan Objek-Objek Pajak.

Badan Keuangan Daerah melalui Kepala Bidang Pendapatan Syaifudin Abdullah, S.Sos mengatakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak ini akan terus mengalami peningkatan yang signifikan, mengingat masih banyak sumber-sumber Pajak yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Pendapatan Pajak dari Tahun 2018 ke 2019 terjadi peningkatan signifikan yakni 27 Persen atau sekitar 6 Milyar Rupiah. Ada 3 Sumber Pendapatan yang paling besar dintaranya Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Restoran,” kata Syaifudin, Jum’at (02/08). Di Ruang Kerjanya.

Syaifudin mengatakan Pendapatan ini akan terus bertambah. Salah satu langkah yang akan dilakukan dalam meningkatan Pendapatan dari Objek Pajak ini adalah dengan Pemuktahiran Basis Data. Dengan Basis Data ini khusus PBB yang tadinya potensinya 5.3 Milyar Rupiah bisa meningkat menjadi 15 Milyar Rupiah. Hanya saja kata Syaifudin Pemuktahiran Basis Data ini memerlukan Anggaran yang besar.

“Peningkatan ini akan terjadi bila Kita benar-benar memuktahirkan datanya, karena masih banyak Potensi yang Terabaikan,” terang Syaifudin.

Syaifudin menganalogikan Potensi yang Terabaikan ini, misalnya kata Dia ada masyarakat yang telah memiliki Bangunan/Rumah dan telah membayar PBB. Setelah itu Objek Pajak melakukan Pengembangan Bangunannya namun belum melaporkan Pembangunan kepada Pemerintah Daerah, sehingga Nilai PBB yang dibayarkan masih sangat kecil. Seharusnya pengembangan ini juga dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Dengan mencontohkan hal tersebut kalau Pembangunan dilaporkan dan dilakukan Pemuktahiran Basis Data Terpadu setelah dihitung secara keseluruhan perubahaan bangunannya bisa jadi, yang tadinya PBB hanya 100 Ribu Rupiah naik menjadi 500 Ribu Rupiah.

Disamping tugas-tugasnya untuk memaksimalkan Pendapatan DaerahBadan Keuangan mengakui masih kekurangan tenaga Petugas, selain itu Sumber Daya Manusia masih perlu ditingkatkan melalui Pendidikan dan Pelatihan dan Anggarannya juga masih harus didukung oleh DPRD yang memiliki Fungsi AnggaranAnggaran ini nantinya akan dimanfaatkan untuk memuktahirkan data demi terwujudnya Pendapatan Daerah yang maksimal.

Badan Keuangan melalui Bidang Pendapatan juga terus melakukan Inovasi untuk memudahkan Pembayaran Pajak, salah satunya dengan memanfaatkan teknologiKepala Sub Bidang Pendapatan, Zulkifli mengatakan untuk memudahkan Pelayanan PajakBidang Pendapatan saat ini telah menggunakan Aplikasi yang beberapa waktu lalu di-Launching langsung oleh Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo.

“Mudahkan Pelayanan Pajak, Kita sudah memanfaatkan Teknologi  Informasi Pajak Daerah (TI Padaa) dalam wujud Aplikasi I-PBB (Informasi Pajak Bumi dan Bangunan). I-PBB merupakan Aplikasi berbasis Smartphone yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Gorontalo bekerja sama dengan PT. Bank SulutGO. Nantinya bukan PBB saja, Kita juga akan melakukan Pelayanan Pajak secara keseluruhan dengan Sistem Online,” jelas Zulkifli. (A01)

Editor: Syahrir

Sumber: ligo.

 

« Berita Sebelumnya