header image
 

LINTAS KEUANGAN (LIGO) – Dalam mengelola keuangan daerah dengan baik banyak hal yang telah dilakukan  Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo.

Salah satunya yakni dengan mencegah kecurangan itu terjadi melalui Sosialisasi Penilaian Risiko atau Fraud Risk Assessment (FRA). Kamis (26/09) di Aula Upango, Badan Keuangan.

Sosialisasi tersebut dihadiri langsung Kepala Badan Keuangan Daerah, Dra. Dewi Masita Usman, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Andi Hamzah sebagai narasumber dan Kepala-Kepala Bidang Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo.

Andi Hamzah yang juga Auditor di BPKP perwakilan Provinsi Gorontalo ini menjelaskan penilaian risiko ini adalah untuk menilai risiko (kecurangan) yang mungkin terjadi ke depan dari pelaksanaan kegiatan.

“Indikatornya adalah, kemungkinan terjadinya penyimpangan. Kita menilai apakah penyimpangan itu sering terjadi, kadang-kadang, itu nanti kita nilai,” jelas Andi Hamzah.

Lanjut dirinya menjelaskan, setelah penilaian risiko, akan ada dampak yang signifikannya pada keuangan daerah.  Karena itu, kata dia penilaian risiko ini dilakukan untuk pencegahan sebelum ada temuan atau penyimpangan yang berdampak pada keuangan daerah.

[Selanjutnya…]

LINTAS KEUANGAN (LIGO) – Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Badan Keuangan Daerah, mengadakan Evaluasi Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019, sekaligus melakukan rekonsiliasi benda-benda berharga kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu, 25 September 2019.

Evaluasi tersebut dipimpin langsung Asisten Administrasi Umum Drs. Hen Restu, MM., yang didampingi Kepala Badan Keuangan, Dra. Dewi Masita Usman, Kepala Bidang P3E Pendapatan Daerah, Ir Vian Djafar dan Kepala Bidang Pendapatan, Syaifusin Abdullah,S.Sos.

Dalam evaluasi itu Dra. Dewi Masita Usman mengungkapkan hingga triwulan II Tahun 2019, capaian realisasi penerimaan retribusi masih terbilang rendah, yakni sebesar Rp. 3.293.896.580,- (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah) atau 66,02%.

“Realisasi ini masih terbilang rendah dari target yang ditetapkan sebesar empat milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah,” ungkap Kepala Badan Keuangan yang berharap agar dapat menemukan solusi atas rendahnya retribusi daerah melalui evaluasi ini.

Di samping itu, OPD yang realisasi penerimaan retribusinya melampaui target Triwulan III tahun 2019 (75%) adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup dan SDA, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Bagian Umum Setda kabupaten Gorontalo dan Badan Keuangan. sedangkan yang mencapai target adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas PTSP dan Penanaman Modal dan Dinas Pertanian.

[Selanjutnya…]

LINTAS KEUANGAN (LIGO) – Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama atas Implementasi Rencana Aksi Program Internship Dan Secondment (IDS) Pejabat Daerah kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, yang telah dipaparkan oleh Arifin Suaib, ME Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan selaku Peserta pada kegiatan IDS 24 Juni 2019 lalu.

Pada kegiatan itu Arifin Suaib memaparkan Rencana Aksi IDS dengan judul “Peningkatan Kualitas Penganggaran melalui Implementasi Analisis Standar Belanja (ASB)”. Dirinya menjelaskan, dengan menggunakan Formula ASB ini, penetapan Pagu Anggaran dapat dilakukan secara objektif, efisien dan berkeadilan sehingga Kualitas Penganggaran akan lebih baik.

“Alasan lain mengapa Kita memilih Implementasi ASB dalam Rencana Aksi ini adalah, karena Kita berkomitmen mendukung upaya Pencegahan Korupsi melalui Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi bersama KPK (KORSUPGAH). Disamping itu Kami juga Wajib mematuhi Regulasi diantaranya, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP 12 Tahun 2019 tentang Pengolahan Keuangan Daerah serta Permendagri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran  2020,” papar Arifin.

Tidak hanya masalah Regulasi, alasan lain mengapa Analisis Standar Belanja dipilih dalam Rencana Aksi ini ungkap Arifin, karena ada beberapa isu internal Pemerintah Daerah. Antara lain Kemandirian Fiskal yang rendah, dengan alasan ini kata Dia, maka Anggaran Daerah harus dimanfaatkan secara efektif, efisien dan ekonomis. Ditambah lagi masalah lainnya adalah bahwa Pagu Anggaran untuk kegiatan sejenis bisa berpotensi Over Budgeting atau Under Budgeting, dengan ASB ini akan bisa disetarakan.
[Selanjutnya…]

« Berita Sebelumnya