Kaban Keuangan Sosialisasi Permendagri No. 19 Tahun 2016

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Hal ini disampaikan oleh Yusran Lapananda, Kaban Keuangan, saat memberikan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dilantai II Ruang Pola Badan Keuangan, Kamis (20/7).

kegiatan yang turut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Gorontalo, Fadli Hasan didampingi Sekretaris Daerah, Hadijah U. Tayeb selaku Pengelola Barang itu juga diikuti oleh seluruh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Puskemas, Kecamatan serta Kelurahan selaku Pengguna Barang.

Diawal penyampaiannya, Yusran menjelaskan bahwa Sosialisasi ini dibuat karena Permendagri No. 19 Tahun 2016 ini baru berlaku mulai Tahun 2017, dimana untuk sebelumnya, Permendagri ini diatur dengan Permendagri No. 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sehingga menurutnya, Permendagri No. 19 Tahun 2016 ini memiliki dasar hukum, yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Lebih lanjut, Yusran juga menambahkan bahwa dengan adanya Permendagri No. 19 ini maka terjadi perubahan yang sangat mendasar terhadap Permendagri No. 17. Bila sebelumnya, kenderaan dinas harus di DUM, maka dengan adanya permendagri No. 19, maka seluruh aset harus dinilai dulu sebelum dilaksanakan Proses Lelang. Selain memberikan sosialisasi terkait perubahan Struktur Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah, Yusran juga menjelaskan beberapa hal terkait lingkup Pengelolaan barang milik daerah berdasarkas asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas serta kepastian nilai.