Raih WTP 8 Kali, Pemkab Gorontalo Kembali Terima Penghargaan

Limboto, Gorontalo – Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, Dr. Abdul Manaf Dunggio, M.Si., bersama Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala Bidang Aset menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jl. Senen Raya No 1 Jakarta, Kamis (20/9/ 2018). Rakernas bertemakan “Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat untuk Indonesia Kuat” yang dibuka langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati ini juga dihadiri oleh dua menteri negara, yakni Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, dan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto. Selain talkshow, acara tahunan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan ini juga diisi dengan penyerahan penghargaan (award) kepada entitas Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota, dan Kabupaten) yang mendapat opini terbaik, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) minimal 5 (lima) kali berturut-turut.

Kabupaten Gorontalo adalah Satu di antara 8 daerah terbaik

Diantara 93 penerima penghargaan, Kabupaten Gorontalo termasuk ke dalam delapan pemerintah daerah yang menerima penghargaan karena mampu meraih WTP sebanyak 8 (delapan) kali. Opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian sendiri merupakan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kewajaran laporan keuangan daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang transparan dan akuntabel. Audit BPK memberikan jaminan dan kepercayaan bagi para pengguna laporan, antara lain DPRD, investor, pemberi hibah, mahasiswa, dan masyarakat Gorontalo secara umum, bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku serta bebas dari kesalahan yang sifatnya material. Ke depan, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo bersama jajaran eselon serta semua stafnya telah berkomitmen untuk terus mempertahankan opini WTP dari BPK RI ini guna menjaga sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat atas lembaga yang dipimpinnya.