Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Dukung Peningkatan Tata Kelola Keuangan Kabgor

LINTAS KEUANGAN (LIGO) – Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Badan Keuangan, pada 24 Juni-12 Juli 2019 lalu mengikuti Program Internship dan Secondment (IDS) Batch II yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan RI.

Program IDS untuk Pemerintah Daerah ini merupakan Program yang dikembangkan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan sebagai dukungan untuk lebih mengoptimalkan Kinerja Pengolahan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan itu Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo yang diwakili Kepala Bidang Anggaran Arifin Suaib, ME menyusun dan memaparkan Rencana Aksi dengan judul “Peningkatan Kualitas Penganggaran melalui Implementasi Analisis Standar Belanja (ASB)”.

Guna mengingkat komitmen implementasi Rencana Aksi tersebut, Kamis (08/08) kemarin, Pemerintah Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini Sekretaris Daerah Hadijah U. Tayeb, MM yang didampingi Kepala Badan Keuangan, Dra. Dewi Masita Usman dan Kepala Bidang Anggaran Arifin Suaib, ME, selaku Peserta IDS melakukan Penandatanganan MoU bersama Dirjen Perimbangan Keuangan.

Usai Penandatanganan MoUSekda Hadijah U. Tayeb menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah akan selalu bertekad untuk meningkatkan Kualitas Penganggaran secara efisien dan berkeadilan.

“Kita selalu bertekad untuk meningkatkan Kualitas Penganggaran secara efisien dan berkeadilan, Anggaran untuk kegiatan dengan output yang sama pada setiap SKPD perlu di standarisasi sehingga akan menghasilkan pengalokasian dengan nilai yang relatif sama atau setara. Maka Formula ASB akan membuat Penetapan Pagu Anggaran dilakukan lebih obyektif,” terang Sekda.

Sekda menambahkan, dengan Implementasi ASB ini, di tahun 2020 Pemerintah Daerah telah memenuhi salah satu Program Koordinasi Supervise dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang dipantau dan dievaluasi rutin oleh KPK.

Sementara itu, Dewi Masita Usman mengungkapkan dalam Penetapan Pagu dengan Formula ASB ini, Tim IT Badan Keuangan kata Dewi telah merancang aplikasi khusus.

“Aplikasi ini akan dijadikan Instrumen Perhitungan Pagu kegiatan oleh SKPD pada Penyusunan RKA 2020 sekaligus menjadi Alat bagi TAPD dan APIP untuk melakukan Review RKA SKPD,” ungkap Dewi Masita Usman.

Komitmen Pemerintah Daerah dalam Implementasi Rencana Aksi dalam Program IDS ini ditantang oleh Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan RI, Rukijo, SE. MM untuk menjadi ajang Best Practice baru Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Kami berharap dengan Implementasi Rencana Aksi IDS ini akan muncul Daerah-Daerah baru yang pantas dicontoh Pemerintah Daerah lainnya dalam praktek-praktek terbaik mengenai Tata Kelola Keuangan Daerah dari aspek Integrasi Perencanaan dan Penganggaran, Manajemen Kas, Manajemen Aset dan Reformasi Birokrasi. Ini penting untuk jadi komitmen Kita bersama,” ungkap Rukijo saat memberikan sambutan sebelum penandatangan MoU dan Perjanjian Kerja Sama Rencana Aksi IDS. (B01).