Dengan ASB, Pemkab Gorontalo Meningkatkan Kualitas Penganggaran

LINTAS KEUANGAN (LIGO) – Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama atas Implementasi Rencana Aksi Program Internship Dan Secondment (IDS) Pejabat Daerah kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, yang telah dipaparkan oleh Arifin Suaib, ME Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan selaku Peserta pada kegiatan IDS 24 Juni 2019 lalu.

Pada kegiatan itu Arifin Suaib memaparkan Rencana Aksi IDS dengan judul “Peningkatan Kualitas Penganggaran melalui Implementasi Analisis Standar Belanja (ASB)”. Dirinya menjelaskan, dengan menggunakan Formula ASB ini, penetapan Pagu Anggaran dapat dilakukan secara objektif, efisien dan berkeadilan sehingga Kualitas Penganggaran akan lebih baik.

“Alasan lain mengapa Kita memilih Implementasi ASB dalam Rencana Aksi ini adalah, karena Kita berkomitmen mendukung upaya Pencegahan Korupsi melalui Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi bersama KPK (KORSUPGAH). Disamping itu Kami juga Wajib mematuhi Regulasi diantaranya, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP 12 Tahun 2019 tentang Pengolahan Keuangan Daerah serta Permendagri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran  2020,” papar Arifin.

Tidak hanya masalah Regulasi, alasan lain mengapa Analisis Standar Belanja dipilih dalam Rencana Aksi ini ungkap Arifin, karena ada beberapa isu internal Pemerintah Daerah. Antara lain Kemandirian Fiskal yang rendah, dengan alasan ini kata Dia, maka Anggaran Daerah harus dimanfaatkan secara efektif, efisien dan ekonomis. Ditambah lagi masalah lainnya adalah bahwa Pagu Anggaran untuk kegiatan sejenis bisa berpotensi Over Budgeting atau Under Budgeting, dengan ASB ini akan bisa disetarakan.

“Kegiatan sejenis dengan Rincian Objek Belanja berbeda-beda akan menimbulkan Potensi Pemborosan, Review RKA yang sulit dilakukan, dan Pembahasan APBD butuh waktu yang lama, hingga kemungkinan Keputusan yang subjektif dalam Penganggaran,” papar Arifin soal alasan memilih ASB sebagai Rencana Aksi.

Rencana Aksi Implementasi ASB tersebut dapat memberikan dampak manfaat yang sangat positif. Dalam Jangka Pendek misalnya, dapat meningkatkan progres Rencana Aksi Program Korsupgah, terpenuhinya Kepatuhan atas Regulasi terkait ASBefisiensi anggaran dan efektivitas pencapaian kinerjaTAPD memiliki alasan yang kuat dan obyektif dalam penentuan besaran Pagu Anggaran, proses review RKA oleh TAPD dan Aparatur Pemeriksa Internal (APIP) mudah dilakukan serta membantu percepatan penyusunan APBD.

“Manfaat jangka panjangnya adalah, Penguatan Prinsip Anggaran berbasis Kinerja secara Konsisten dan Berkelanjutan, tersedianya Instrumen Kontrol atas rasionalitas Pagu Anggaran, sinkronisasi dan integrasi Perencanaan-Penganggaran mudah dilakukan, Terjaganya Azas Pengelolaan Keuangan yang efisien, efektif dan ekonomis, Meningkatnya Redistribusi Anggaran yang lebih dapat menjamin pemerataan dan keadilan, Meningkatnya kredibilitas Pengelolaan Keuangan dan tingkat Kepercayaan Publik,” jelas Arifin.

Untuk mendukung Rencana Aksi tersebut Tim IT Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo juga telah merancang Aplikasi yang nantinya dijadikan instrumen Perhitungan Pagu kegiatan oleh SKPD pada Penyusunan RKA 2020 sekaligus juga menjadi alat bagi TAPD dan APIP untuk melakukan review RKA SKPD.

Badan Keuangan melalui Kepala Bidang Anggaran Arifin Suaib, M.E., berharap, seluruh SKPD di Kabupaten Gorontalo dapat memaksimalkan penganggaran secara efektif dan efisien yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah terhadap Implementasi Rencana Aksi Program Internship dan Secondment (IDS) kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Ditanya soal kesannya mengikuti IDSArifin menyatakan sangat bersyukur dan berterima kasih mendapatkan kesempatan menjadi Peserta kegiatan ini karena banyak informasi praktek terbaik yang bisa direplikasi untuk perbaikan Tata Kelola Keuangan Daerah, baik di Daerah-Daerah Percontohan maupun di Satker-Satker pada Kementerian Keuangan. Lebih dari itu Panitia Penyelenggara yang dikomandani oleh Bapak DR. Sugiarto selaku Kepala Bagian SDM DJPK memfasilitasi dengan sangat baik proses magang tersebut.

“Pengalaman lain yang juga luar biasa adalah bisa merasakan langsung betapa Reformasi Birokrasi pada Kementerian Keuangan khususnya DJPK itu begitu Nyata dan Kental. Perlu dicontoh di Daerah”, tutupnya. (B01).

Source: ligo.