header image
 

LINTAS KEUANGAN (LIGO) – Kabar baik, masyarakat Kabupaten Gorontalo yang akan membayar Pajak kini makin dimudahkan, tidak hanya melalui Bank, masyarakat Kabupaten yang akan membayar Pajak sudah bisa melalui Kantor Pos, sebab Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Badan Keuangan telah menjalin kerja sama dengan PT. Pos Indonesia. Senin (22/07). Kantor Bupati.

“Bentuk kerja sama ini dalam rangka mempermudah penerimaan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat membayar Pajak tidak harus di Bank Sulutgo di Kantor Pos sudah bisa dilayani,” jelas Kepala Badan Keuangan, Dra. Dewi Masita Usman.

Menyambut baik kerja sama pembayaran Pajak di Kabupaten Gorontalo, PT. Pos Indonesia melalui Deputi Jasa Keuangan Agung Purwanto menyampaikan terjalinnya kerja sama antar pihaknya dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mempermudah Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam hal penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Daerah melalui Kantor Pos Gorontalo.

[Selanjutnya…]

LINTAS KEUANGAN (LIGO) – Sebanyak 170 Warga Kabupaten Gorontalo menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Pemerintah Daerah pun telah menyiapkan Anggaran untuk Program tersebut sekitar 2.9 Milyar Rupiah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Setiap Warga Penerima BSPS, mendapatkan Bantuan Dana senilai 17 Juta 500 Ribu Rupiah yang diperuntukkan untuk meningkatkan Kualitas Rumah Tinggal. Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengatakan Bantuan BSPS ini hanyalah untuk masyarakat yang telah memiliki rumah. Sementara bagi masyarakat yang belum memilki Rumah dan Tanah, Pemerintah juga berjanji akan menyiapkan bantuan.

Khusus untuk Pencairan Bantuan BSPS tersebut, Kepala Badan Keuangan Dra. Dewi Masita Usman melalui Sekretaris Badan Keuangan Rismawaty Arsyad, SE., M.Si. menjelaskan bahwa Pencairan Dana BSPS hanya dilakukan 2 Tahap saja.

[Selanjutnya…]

Malang, Jawa Timur – Kegiatan Evaluasi Simgaji diselenggarakan oleh Kantor Cabang Umum Taspen Wilayah Makassar yang membawahi Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua. Acara yang digelar di Hotel Harris Convention Kota Malang ini (20/06) turut dihadiri oleh Kepala Sub Bidang Data Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI. Dalam sambutannya, Kepala Cabang PT Taspen Makassar menghimbau agar semua Pemerintah Daerah (Pemprov/Pemkot/Pemkab) dapat memanfaatkan kegiatan evaluasi ini seoptimal mungkin sehingga seluruh belanja pegawai dapat lebih mudah diketahui. Hal ini penting untuk dicermati mengingat adanya korelasi antara jumlah belanja pegawai masing-masing pemerintah daerah dengan penentuan besaran Dana Alokasi Umum untuk tahun 2020.

Di akhir acara, PT Taspen juga menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo yang dianggap berhasil dalam menyampaikan laporan data IWP, JKK, dan JKN secara akurat dan tepat waktu. Pemberian award seperti ini diharapkan dapat memotivasi semua pemerintah daerah untuk lebih baik lagi dalam menyampaikan laporan, khususnya dari sisi akurasi dan ketepatan waktu. Kepala Badan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Dra. Dewi Masita Usman dalam penyampaiannya mengatakan bahwa apresiasi dari PT Taspen merupakan sebuah bentuk motivasi tersendiri bagi mereka yang berkecimpung langsung dengan pengelolaan data pegawai. Ke depannya, pemerintah daerah berharap agar kualitas penyampaian data kepada PT Taspen terus dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

« Berita Sebelumnya     Berita Selanjutnya »