header image
 

Limboto, Gorontalo – Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo merilis sebuah web untuk menampung pengaduan dari masyarakat di alamat https://badankeuangan.gorontalokab.go.id/pengaduan/. Web ini merupakan sebuah media untuk melengkapi kotak saran yang sudah lama disediakan di kantor Badan Keuangan. Kepala Badan Keuangan berharap agar web yang bisa diakses secara global dan non stop 24 jam sehari ini dapat menampung keluhan-keluhan maupun masukan dari semua elemen masyarakat, khususnya mereka yang menggunakan jasa pelayanan di Kantor Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo.

Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Anggaran juga menambahkan bahwa keberadaan web aduan ini diharapkan dapat mendukung proses reformasi birokrasi yang sedang digalakkan di seluruh instansi, baik daerah maupun pusat. Dicky Saputra selaku developer di balik web pengaduan Badan Keuangan mengatakan bahwa pengunjung atau netizen bisa memasukkan aduan di web ini hanya dengan mengisi Nama serta Nomor Telepon. Nantinya, aduan-aduan yang sudah masuk di web ini akan dibahas pada acara Apel Senin Pagi yang rutin diselenggarakan satu kali setiap minggunya.

Ruang Upango, Limboto – Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, DR. Abdul Manaf Dunggio, M. Si., memperkenalkan slogan “AMD Inside” sebagai Budaya Kerja Organisasi yang baru bagi segenap Aparatur Sipil Negara serta tenaga honorer Badan Keuangan di sela-sela Acara Apel Senin Pagi (15/01). “AMD Inside yang merupakan singkatan dari Accountability Maturity Dignity Inside diharapkan mampu menjadi pedoman bagi setiap ASN serta tenaga honor Badan Keuangan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari”, ujar peraih gelar doktor dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini. Penggunaan kata “Inside” juga dimaksudkan agar setiap ASN maupun tenaga honorer di lingkungan Badan Keuangan dapat meleburkan makna AMD dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Evaluasi Kinerja Pegawai

Perkenalan Slogan AMD Inside yang digelar di Ruang Upango ini juga diikuti dengan kegiatan rutin evaluasi kinerja bagi semua ASN dan tenaga honorer di lingkungan Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo tanpa terkecuali. Kepala Badan Keuangan juga menghimbau staf dan jajarannya agar bersedia mengingatkan dirinya saat kelupaan mengenakan tanda pengenal, papan nama, atau lambang KORPRI pada jam-jam kerja. Setelah evaluasi kinerja, acara dilanjutkan dengan rapat internal antara Kepala Badan dengan jajaran eselon III dan IV di lingkungan Badan Keuangan.

Berikut penjelasan Kepala Badan Keuangan terkait Slogan AMD Inside:

Accountability (prinsip pertanggungjawaban)

Setiap keputusan dan tindakan atau aktivitas dalam organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara personal dan kolektif dalam dimensi legal-formal, kinerja, etika, integritas, moralitas dan KeTuhanan (transenden).

Maturity (kematangan)

Setiap aktivitas harus didasarkan pada kematangan perilaku, pengetahuan dan keterampilan yang handal yang direfleksikan dalam bentuk pelayanan prima serta selalu berorientasi kemajuan, sikap pembelajar, produktivitas dan kemanfaatan yang optimal.

Dignity (bermartabat)

Interaksi dengan lingkungan pelayanan bersifat sinergis, inklusif, ramah, empatik, adil dan menjunjung fitrah serta martabat kemanusiaan bagi diri sendiri dan pihak yang dilayani.

Inside

Melebur. Agar setiap ASN dapat meleburkan semangat AMD dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Percepatan implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) telah diatur berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/1866/SJ tanggal 17 April 2017. Hal ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, melalui Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Transaksi Non Tunai.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Dua Hari tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Gorontalo, Fadli Hasan, ST.M.Si didampingi oleh Sekretaris Daerah, Hadijah U. Tayeb, MM., Assisten Administrasi Umum, Hen Restu serta Pimpinan SKPD Se-Kabupaten Gorontalo, Selasa (14/11) di Ballroom Lumire Hotel, Jakarta.

Dalam arahannya, Fadli menjelaskan bahwa tuk implikasi transaksi non tunai yaitu terhadap persoalan penekanan angka operasional peredaran uang di Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut Fadli juga menambahkan bahwa implikasi ini harus dilaksanakan secara berjenjang sehingga tidak akan merugikan pihak Bendahara.

Ditempat yang sama, dalam arahan singkatnya, Sekretaris Daerah, Hadijah U. Tayeb berharap agar Para Peserta yang terdiri dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh keseriusan sehingga dapat diterapkan di SKPD masing-masing.

Sementara itu dalam laporan singkatnya, Kepala Badan Keuangan, Dr. Abd Manaf Dunggio menjelaskan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini, selain instruksi Mendagri dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/1867/SJ tanggal 17 April 2017 perihal implementasi transaksi Non tunai pada Pemerintah Daerah dan Kota, disampaikan bahwa seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah yang dilakukan oleh Bendahara penerimaan ataupun pengeluaran wajib dilakukan secara Non Tunai Paling Lambat 1 (satu) Januari 2018. Lebih lanjut Ia juga menambahkan bahwa Khusus untuk Pemkab Gorontalo sudah melaksanakan Transaksi Non Tunai, meskipun Ruang Lingkupnya masih secara bertahap atau belum keseluruhan SKPD.

Dalam kegiatan tersebut juga menghadirkan Pemateri dari Kementerian Dalam Negeri yaitu Dirjen Bina Keuangan Daerah, Drs. Syarifuddin, MM., Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, Ira Hayatunnisma, SE.,MM serta pemateri lainnya dari Perbankan diantaranya Bank Sulutgo serta Bank DKI Jakarta.

« Berita Sebelumnya     Berita Selanjutnya »